PESISIR BARAT
Bupati Pesisir Barat (Pesibar), Dedi Irwan, yang diwakili oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Tedi Zadmiko, S.K.M., S.H., M.M., mengikuti Workshop Penguatan Pengelolaan Fiskal dan Ekonomi Daerah Level Pimpinan Angkatan III Tahun 2026. Kegiatan ini diselenggarakan oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia melalui Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, khususnya Direktorat Pembiayaan dan Perekonomian Daerah, pada Rabu (22/04/2026).
Dalam kegiatan tersebut, Sekda turut didampingi oleh Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Pesisir Barat, Mizar Dianto, M.P.
Workshop ini merupakan bagian dari upaya strategis Kementerian Keuangan dalam meningkatkan kapasitas Aparatur Pengelola Keuangan Daerah (APKD). Kegiatan ini melibatkan kolaborasi lintas unit kerja, seperti Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan, Direktorat Jenderal Pajak, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, serta Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.
Program dirancang secara terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) guna mendorong peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah di seluruh Indonesia, baik pada level strategis, operasional, maupun administratif.
Workshop yang berlangsung selama dua hari di Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pajak, Jakarta, ini bertujuan memperkuat pemahaman pimpinan daerah terkait berbagai aspek pengelolaan keuangan. Materi yang dibahas meliputi perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan belanja daerah, optimalisasi pendapatan, pengelolaan aset, pembiayaan dan investasi daerah, hingga manajemen risiko serta penguatan integritas.
Kegiatan secara resmi dibuka oleh Plt. Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK), Sudarto, dan dilanjutkan dengan sesi Executive Dialogue bertema Current Issue Pengelolaan Fiskal dan Keuangan Daerah. Sesi ini menghadirkan narasumber nasional, antara lain Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Askolani, Rektor IPDN Halilul Khairi, serta Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Agus Fatoni.
Selanjutnya, peserta mengikuti sejumlah sesi diskusi dan panel yang membahas isu-isu strategis, seperti integrasi perencanaan dan penganggaran, manajemen kas dan percepatan realisasi belanja, pengendalian internal dan manajemen risiko, optimalisasi aset daerah, hingga penggalian potensi pajak dan retribusi daerah. Narasumber berasal dari berbagai kementerian dan lembaga, termasuk KPK, BPKP, DJPK, serta pemerintah daerah provinsi.
Sebagai bagian dari evaluasi, kegiatan ini juga dilengkapi dengan pre-test, post-test, serta simulasi penyusunan kebijakan penguatan keuangan daerah untuk mengukur efektivitas pelatihan.
Sekda Pesisir Barat, Tedi Zadmiko, menyampaikan bahwa keikutsertaan pemerintah daerah dalam workshop ini menjadi langkah penting dalam meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah.
“Kegiatan ini sangat relevan bagi kami dalam memperkuat pengelolaan fiskal yang lebih efektif, transparan, dan akuntabel. Materi yang diberikan juga selaras dengan kebutuhan daerah, terutama dalam optimalisasi pendapatan, pengelolaan aset, serta peningkatan kualitas perencanaan dan penganggaran,” ujarnya.
Ia menambahkan, hasil dari workshop ini akan menjadi bahan evaluasi sekaligus dasar tindak lanjut dalam penyusunan kebijakan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat.
“Kami berkomitmen untuk mengimplementasikan ilmu dan strategi yang diperoleh dalam workshop ini ke dalam program dan kebijakan daerah, sehingga pengelolaan keuangan dapat semakin optimal dan berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat,” tambahnya.
Melalui partisipasi ini, Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat diharapkan mampu memperkuat kapasitas kelembagaan serta meningkatkan kualitas kebijakan fiskal daerah, guna mewujudkan pengelolaan keuangan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang berkelanjutan. (Rilis Diskominfotiksan/Red)